Nomor: SP. 300/HUMAS/PP/HMS.3/8/2019

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 7 Agustus 2019.

Upaya pemerintah Indonesia mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai apresiasi dari negara tetangga. Hal ini terungkap dalam sidang Asean dengan 5 negara (Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam dan Indonesia) yang khusus membahas masalah Transboundry Haze Pollution (THP) atau asap lintas batas. Sidang berlangsung dari tanggal 5-6 Agustus, di tengah berbagai upaya kolektif pemerintah Indonesia mengendalikan titik api yang mulai muncul di berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan.

"Tadi malam baru selesai meeting, selama 2 hari sidang tidak ada yang menyampaikan transboundary dari Indonesia. Kita jelaskan upaya-upaya konkrit yang terus dilakukan di lapangan. Meski harus diakui kebakaran di lahan gambut memang sangat sulit dipadamkan," kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan (7/8).

"Saya bertemu dengan Menteri LHK-nya Singapura, Bapak Agus Zulkifly. Beliau mengucapkan terimakasih atas usaha pemerintah Indonesia menangani karhutla dan menyampaikan salam pada Ibu Menteri Siti Nurbaya," tambahnya.

Upaya KLHK bersama instansi lain dalam pencegahan dan pengendalian karhutla merupakan komitmen Pemerintah Indonesia agar tidak ada lagi asap lintas batas. Presiden Joko Widodo dalam rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla di Istana Negara (6/8) memberikan arahan agar segera padamkan api dan jangan menunggu sampai besar.

Atensi Presiden Jokowi terhadap pengendalian karhutla adalah dengan memprioritaskan pencegahan melalui patroli dan deteksi dini, kolaborasi lintas instansi, penataan ekosistem gambut, penegakan hukum, serta mendorong masyarakat untuk menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).

Saat ini kata Raffles, Satgas Terpadu Karhutla yang terdiri dari Manggala Agni, Polisi, TNI, BNPB, Pemda (BPBD), Kepala Desa, Regu Dalkar Swasta (Perkebunan, HTI, dan Ijin usaha lain), Brigade Karhut Taman Nasional dan BKSDAE serta MPA, terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan titik api yang bermunculan di daerah-daerah rawan.

Hingga 6 Agustus 2019, sekitar 38 unit helikopter dan pesawat terlibat dalam kegiatan patroli maupun pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Diantaranya 19 unit di Provinsi Riau, 4 unit di Sumatera Selatan, 6 unit di Kalbar, 5 unit di Kalteng, 2 unit di Kalsel, dan 1 unit di Provinsi Jambi.

Pada tanggal 5 Agustus, telah dilakukan sebanyak 24.660 kali water boombing dengan air yang dijatuhkan sebanyak 90.457.400 liter air untuk memadamkan api di titik-titik yang sulit dijangkau oleh tim darat.

Selain itu juga dilakukan modifikasi cuaca hujan buatan, dengan fokus pada daerah-daerah rawan. Sampai tanggal 5 Agustus 2019 telah dilakukan 170 kali sorti dengan sebanyak 125,616 kg garam di Kab. Bengkalis, Siak, Inhil, Kampar, Pelalawan, Ogan Ilir, Kep. Meranti dan Kota Dumai.

"Jadi upaya pengendalian tanpa henti terus kita lakukan. Tentu kita sangat berharap peran aktif Pemda untuk terus mengingatkan, mengawasi dan mengedukasi masyarakatnya agar tidak membuka lahan dengan cara membakar," kata Raffles.

Dilanjutkannya, bahwa solusi pemanfaatan kayu di lahan-lahan masyarakat bisa dijadikan cuka kayu yang kemudian diolah menjadi pupuk cair. Alat pengolahan cuka kayu ini diciptakan Manggala Agni di Daops Kalimantan dan Sumatera.

Uji coba pupuk cair dari cuka kayu sudah dilakukan untuk tanaman jagung, kopi dan nanas. Kualitas hasilnya hampir sama dengan lahan yang diberi pupuk kimia.

"Kalau bisa alat ini ditingkatkan oleh BPPT akan sangat baik. Masyarakat diberikan secara cuma-cuma, sehingga kayu tidak dibakar sia-sia, bahkan harga per liter cuka kayu ini di Kalimantan Barat mencapai Rp. 10.000/liter. Ini bisa jadi alternatif ekonomi daripada membakar lahan yang merugikan kita semua," kata Raffles.

Penanggung jawab berita:

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Djati Witjaksono Hadi