Pushumas Kemenhut, Denpasar : Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho mengajak semua pihak untuk terlibat dalam rehabilitasi mangrove. Kunci rehabilitasi mamgrove adalah komitmen dan kesabaran. "Seringkali orang melihat setelah 5-6 tahun mangrove ditanam, tapi tidak membawa hasil. Disinilah perlunya kesabaran," katanya pada Seminar Mangrove for Nation , Kamis (12/2) di Denpasar, Bali.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi mangrove terluas di dunia. Dari total 18 juta hektar luas mangrove dunia, seperempatnya dimiliki oleh Indonesia, yaitu sekitar 3,7 juta hektar yang tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Mangrove memegang peranan penting dalam melindungi lingkungan. Mangrove melindungi daratan dari abrasi, mengontrol intrusi air laut dan yang terpenting sebagai tempat pemijahan ikan, udang, kepiting dan biota laut lainnya. Dengan kondisi demikian, diperlukan upaya khusus untuk menjaga kelestarian mangrove. Rehabilitasi dan konservasi menjadi salah satu upaya konkrit selain upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mangrove.

Disamping itu Menurut Hilman, faktor utama kerusakan mangrove adalah alih fungsi lahan baik untuk tambak, pemukiman, dan infrastruktur lainnya. "Penyebab kerusakan lainnya adalah limbah dan sampah rumah tangga," katanya. Dia mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem mangrove. Kawasan tersebut menjadi tempat berkembang biaknya ikan, kepiting, dan biota lain yang berperan besar secara ekologi dan ekonomi.

Regulasi upaya rehabilitasi mangrove diantaranya ermasuk Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Rekalamasi Hutan dan Lahan, Peraturan Presiden No.73 tahun 2012 tentang Strategi Nasiomal Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.09 tahun 2014 tentang insentif untuk kegiatan rehabilitasi.

Dari sisi kelembagaan, kata Hilman, pemerintah memfasilitasi terbentuknya kelompok kerja mangrove daerah (KKMD) sebagai forum multipihak untuk mendukung pengelolaan mangrove. Sampai kini telah 25 KKMD tingkat provinsi, dan 21 KKMD tingkat kabupaten/kota.

Peningkatan kesadaran masyarakat dan para kepala daerah untuk ikut menjaga mangrove demi peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta kepentingan nasional mitigasi perubahan iklim seraya mendapat manfaat sosial ekonomi perlu diinisiasi.