Nomor : SP. 26/HUMAS/PP/HMS.3/02/2017

Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ambon, Kamis, 9 Februari 2017: Komitmen mengembangkan perhutanan sosial mulai dari hulu hingga ke hilir dibuktikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kembali diresmikannya Pesona Mart Ambon oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya pada Rabu 8 Februari 2017 di Ambon, Provinsi Maluku. Kehadiran Pesona Mart yang pertama di Ambon ini bertujuan sebagai media promosi dan pemasaran produk-produk perhutanan sosial. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mendukung program peningkatan ekonomi kerakyatan. "Aspek yang penting saat ini adalah masyarakat perlu mendapat keadilan dan peluang-peluang untuk berproduksi dan sejahtera" ujar Menteri Siti Nurbaya.

Menteri Siti Nurbaya yang didampingi oleh Direktur Jenderal Pehutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Hadi Daryanto dan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Karliansyah menegaskan bahwa Pesona Mart yang berada di lingkungan kantor Balai PSKL Maluku Papua tersebut adalah tempat berinterikasinya masyarakat, tempat bertemunya penjual dengan pembeli dan diharapkan dapat menjadi ruang interaksi inspirasi. "Akses kelola masyarakat terhadap hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa dan hutan tanaman rakyat, agar dapat lebih produktif sehingga dapat melengkapi Pesona Mart", tambah Menteri Siti.

Pada acara tersebut, Menteri Siti juga bertatap muka dengan Masyarakat Adat, penerima Kalpataru, pecinta alam, penggiat lingkungan dan pelaksana perhutanan sosial yang ada disekitar Kota Ambon serta masyarakat adat yang akan menerima Surat Keputusan Penetapan Izin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Menteri Siti menekankan; "Perlunya mendorong aktifis-aktifis lingkungan, pemerhati lingkungan untuk menyuarakan masalah lingkungan yang ada di Maluku dan akan diselesaikan bersama, seperti penambangan di Pulau Buru." 

Program Perhutanan Sosial nantinya tidak hanya bertumpu pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, tapi juga mengedepankan bisnis rakyat.