Nomor: SP.363/HUMAS/PP/HMS.3/9/2020
Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK bersama tim gabungan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjungpura, Brimob dan Korwas PPNS Polda Kalbar, SatPol PP Kab. Landak dan unsur Muspika Kec. Mandor sejak tanggal 27 Agustus 2020 telah menghentikan Penambangan illegal di Cagar Alam (CA) Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
Penghentian ini berhasil mengamankan areal kawasan seluas kurang lebih 700 Hektare (Ha) yang telah dirusak oleh para penambang illegal, dan mengeluarkan 400 penambang ilegal beserta 154 unit Mesin Dompeng/Mesin Robin, dan membersihkan sarana prasarana pertambangan ilegal dilokasi. Penyidik Gakkum KLHK saat ini memanggil dan memeriksa para aktor intelektual pemodal/cukong tambang ilegal di CA Mandor.
Direktur Pencegahan dan Pengaman Hutan KLHK, Sustyo Iriyono dalam keterangan tertulisnya (2/9/2020), mengatakan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana berlapis yaitu Pasal 89 Jo. Pasal 17 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. Di samping itu, para pelaku juga dapat dikenakan Pasal 19 ayat (1) UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Pasal 98 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.
