Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Tegakkan Hukum, Pemerintah Cabut IUPHHK
Setahun Pemerintahan Jokowi-JK Tegakkan Hukum, Pemerintah Cabut IUPHHK
20 Oktober 2015
, dibaca 446 kali.
Jakarta,
20 Oktober 2015, Pembekuan izin tiga perusahaan perkebunan yang telah
terbukti melakukan pembakaran lahan dan hutan menjadi salah satu bukti
penegakkan hukum khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan,
diterapkan dengan tegas dan tanpa pandang bulu. Langkah ini juga jadi
capaian setahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ketiga perusahaan
perkebunan tersebut adalah PT. Tempirai Palm Resources, PT. Waringin
Argo Jaya dan PT. Langgam Inti Hibrindo. Dua perusahaan pertama
berlokasi di Sumatera Selatan, sementara perusahaan terakhir di Riau.
Selain
membekukan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan juga mencabut izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
