Siaran Pers

DPR RI Dukung Aksi Atasi Perubahan Iklim

4 Desember 2019 , dibaca 1434 kali.

Nomor: SP. 483/HUMAS/PP/HMS.3/12/2019

Madrid, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu 4 Desember 2019.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dalam mengarustamankan perubahan iklim dan membumikan Politik Hijau. 

Penegasan tersebut disampaikan Muhaimin dalam sambutannya saat Pembukaan Paviliun Indonesia dalam gelaran COP 25 UNFCCC di Madrid pada Rabu, 4 Desember 2019. Perhelatan COP (Conference of the Parties) 25 UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) sendiri berlangsung pada 2-13 Desember 2019. 

Sementara itu, pada sambutan di acara pembukaan tersebut, Wakil Menteri LHK, Alue Dohong, menyatakan bahwa Indonesia telah menyusun pedoman pelaksanaan Paris Agreement (PA) yang telah disepakati pada COP-24 di Katowice, Polandia tahun lalu. 

Pada saat yang bersamaan Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan ambisi penurunan emisi sebagaimana disuarakan banyak pihak untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat Celsius, atau bahkan menjaganya tidak lebih dari 1,5 derajat Celsius. 

Lebih lanjut Alue Dohong menyatakan bahwa para negosiator Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Ruandha Agung Sugardiman, selaku National Focal Point (NFP), telah banyak menyuarakan kepentingan Indonesia, di antaranya adalah Indonesian akan terus mendorong agar Article 6 PA dapat diselesaikan pada COP25 ini, sehingga implementasi PA yang akan mulai 1 Januari 2020 akan mempunyai instrument yang lengkap selain Dokumen Loss and Damage, Capacity Building dan Finance serta perangkat Mean of Implementation lainnya.

Lebih lanjut Alue Dohong berharap agar dukungan parlemen terus berlanjut dalam mendorong implementasi aksi-aksi perubahan iklim. Terkait dengan dukungan parlemen, Muhaimin menyatakan bahwa seluruh komponen bangsa, yaitu lembaga legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), para ahli dan pemerhati perubahan iklim, dunia usaha, media, dan masyarakat luas harus menyamakan persepsi dan mengambil langkah kolektif untuk bergerak bersama-sama.